HAI-online.com – Gerakan Menuju Smart City yang telah diselenggarakan sejak 2017 kembali digelar tahun ini dengan mengusung tema Pembangunan yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan. Sebanyak 50 kota/kabupaten ikut serta dalam program tahun ini.
Gerakan Menuju Smart City diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo). Sejak 2017 hingga saat ini sudah ada 191 kota/kabupaten yang ikut serta.
Dalam pelaksanaannya, gerakan juga melibatkan kementerian terkait, seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kantor Staf Kepresidenan.
Sebanyak 50 kota/kabupaten yang ikut serta dalam Gerakan Menuju Smart City dipilih melalui proses seleksi yang memperhitungkan kesiapan infrastruktur digital serta pendukung. Kemudian, dilakukan pendampingan yang dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari praktisi dan akademisi di bidang smart city. Hasil dari proses pendampingan tersebut adalah rencana induk atau masterplan pembangunan smart city.
Baca Juga: TutupGerakan Menuju Smart City 2021,Menkominfo: Pengembangan Smart City Jangkau DPSP
Melalui proses bimbingan teknis yang berkesinambungan, tim ahli dan pemerintah daerah menganalisis tantangan dan potensi di masing-masing daerah secara sistematis.
Pada 1 Desember 2022, gerakan ini akan ditutup. Dari program ini, telah muncul juga berbagai inovasi yang menyentuh seluruh pilar smart city, yakni smart governance, smart society, smart economy, smart living, smart branding, dan smart environment.
Inovasi-inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan yang melibatkan semua elemen masyarakat dan berdampak pada warga di 50 kota/kabupaten yang terlibat.
Masterplan yang disusun pun unik, karena disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Misalnya saja, masterplan yang disusun oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara. Fokus masterplan adalah pengembangan sayur organik karena daerah tersebut merupakan wilayah pertanian.
Berbeda dengan masterplan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang bertekad mengembangkan potensi wisata Danau Bulat dan Taman Nasional Sebangau. Sementara Halmahera Selatan, Maluku Utara, memiliki masterplan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kekayaan alam di sana.
Seluruh inovasi tersebut berujung pada satu tujuan besar, yaitu menjawab tantangan di masa depan sekaligus memaksimalkan potensi daerah agar dapat dirasakan manfaatnya dirasakan warga setempat.