Ini Kronologi RUU Permusikan, Ternyata Sudah Muncul dari 2015

Andien dan sejumlah musisi lainnya bersama anggota DPR RI bertemu di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

HAI-online.com -RUU Permusikankini jadi banyak sorotan. Sejumlah pasal karet diRUU Permusikandipermasalahkanmusisi karena bisa mengekang proses kreasi.Dasar-dasar dari pasal-pasalRUU Permusikanjugadipertanyakan.

Hal ini pun membuat sebanyak 262 pelaku musik Indonesia menyatakan sikap menolak draf tersebut dengan membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

Menurut Hafez Gumay, peneliti Koalisi Seni Indonesia, ternyata RUU Permusikan ini sudah menjadi wacana sejak 2015 lalu ketikaKomisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umumdengan perwakilan dari industri musik.

Sampai pada akhirnya RUU Permusikan resmi masukProgram Legislasi Nasional pada 24 Oktober 2018. Berikut kronologinya:

30 Maret 2015

Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan dari industri musik.

RDPU tersebut membahas kegelisahan para pemangku kepentingan industri musik tentang implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum memihak keberlangsungan industri musik.

Pertemuan ini menjadi cikal bakal pemikiran perlunya disusun RUU Permusikan.

12 April 2017

Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, menyerahkan Naskah Akedemik RUU Permusyikan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI.

7 Juni 2017

RDPU Komisi X DPR RI dengan perwakilan pegiat musik, membahas urgensi pembahasan RUU Permusikan secara lebih serius di DPR RI agar tata kelola industri musik dapat segera dibenahi.

4 April 2018

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, beserta Anang Hermansyah bertemu beberapa musisi.

Pertemuan tersebut bertujuan mendorong DPR RI mempercepat pembahasan Draf RUU Permusikan bertanggal 15 Agustus agar semakin lebih berpihak pada kemajuan ekosistem musik.

24 Oktober 2018

RUU Permusikan secara resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 DPR RI berdasarkan hasil rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah.